Minim Sosialisasi Solar Subsidi, Petani dan Jasa Traktor Sawah di Kabupaten Semarang Jadi Korban

UNGARAN, --//ASNNEWS//-- 25 Mei 2026 — Persoalan distribusi solar subsidi kembali memunculkan keresahan di kalangan petani dan pengusaha jasa alat mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Semarang. Minimnya sosialisasi terkait program Subsidi Tepat MyPertamina membuat banyak pengusaha traktor sawah kesulitan mendapatkan akses BBM subsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi sektor produktif seperti pertanian.

Di lapangan, banyak operator traktor dan petani mengaku belum memahami mekanisme pendaftaran, syarat administrasi, hingga prosedur pengajuan rekomendasi untuk memperoleh solar subsidi. Akibat kurangnya informasi tersebut, mereka terpaksa membeli solar nonsubsidi dengan harga jauh lebih tinggi demi tetap menjalankan aktivitas pengolahan lahan pertanian.

Kondisi ini berdampak langsung pada melonjaknya biaya operasional jasa traktor sawah. Tarif sewa pengolahan lahan ikut naik, sementara di sisi lain petani kecil berada dalam posisi paling tertekan. Mereka tidak memiliki pilihan selain menerima kenaikan biaya tanam di tengah kondisi ekonomi pertanian yang belum stabil.

Ironisnya, program subsidi yang seharusnya membantu sektor pertanian justru dinilai sulit diakses oleh masyarakat bawah akibat regulasi yang rumit dan lemahnya penyebaran informasi. Banyak pengusaha traktor tradisional di pedesaan bahkan baru mengetahui adanya kewajiban pendaftaran Subsidi Tepat setelah mengalami penolakan saat membeli solar di SPBU.

Situasi ini memunculkan kritik terhadap sistem sosialisasi yang dinilai belum menyentuh akar persoalan di lapangan. Pemerintah dan pihak terkait dianggap terlalu fokus pada penerapan sistem digital, namun abai terhadap kondisi riil masyarakat desa yang sebagian besar belum memahami proses administrasi berbasis aplikasi maupun barcode.

PT Pertamina Patra Niaga sebagai pelaksana distribusi BBM subsidi juga mendapat sorotan tajam. Kebijakan pembatasan dan verifikasi dianggap berjalan lebih cepat dibanding edukasi kepada masyarakat pengguna. Banyak petani dan operator traktor mengaku hanya mengetahui adanya aturan baru saat mereka tidak lagi bisa membeli solar subsidi seperti biasanya.

Kritik juga diarahkan pada lemahnya koordinasi antara pihak Pertamina, pemerintah daerah, dan dinas pertanian. Program yang menyangkut kebutuhan vital petani semestinya disertai pendampingan masif hingga tingkat desa, bukan hanya diumumkan melalui media sosial atau situs resmi yang belum tentu diakses masyarakat pedesaan.

Sejumlah kalangan menilai regulasi distribusi solar subsidi saat ini terkesan birokratis dan kurang berpihak pada petani kecil. Di satu sisi pemerintah mendorong modernisasi pertanian dan percepatan tanam, namun di sisi lain akses bahan bakar untuk alsintan justru dipersulit dengan mekanisme yang membingungkan masyarakat.

Para petani berharap pemerintah segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran solar subsidi untuk sektor pertanian. Sosialisasi langsung melalui penyuluh pertanian lapangan (PPL), pemerintah kecamatan, hingga kelompok tani dinilai menjadi langkah paling realistis agar informasi benar-benar sampai kepada masyarakat.

Jika persoalan ini terus dibiarkan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pengusaha jasa traktor, tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas pertanian di Kabupaten Semarang. Ketika biaya pengolahan lahan semakin mahal, petani kecil kembali menjadi pihak yang paling menanggung beban.